FPI Tolak Wagub DKI Pimpin Lembaga Islam

Massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2012. Mereka menolak Surat Keputusan Gubernur yang salah satunya mengatur soal jabatan lembaga Islam dipegang Wakil Gubernur.

"Kami ingin memberitahukan ada yang salah dalam SK Gubernur," kata Sekretaris DPD FPI Jakarta, Habib Novel, kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2012.

Menurut dia, tidak mungkin calon wakil gubernur terpilih, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memegang jabatan lembaga Islam. "Misalnya, badan amil zakat atau Islamic Center nanti dipegang Ahok yang bukan beragama islam. Kan, tidak mungkin."

FPI minta kepada DPRD mengubah SK tersebut menjadi peraturan daerah. "Kami minta direvisi, untuk nantinya jabatan lembaga islam dipegang gubernur atau sekda atau kepala dinas," ujarnya.

Novel mengatakan akan melakukan unjuk rasa lagi jika permintaan organisasinya tidak dikabulkan. "Kan, ada tahapan-tahapannya. Kalau tidak ada perubahan, kami akan lakukan aksi yang lebih besar lagi," ujar Novel.

Menurut FPI, ada delapan lembaga Islam yang menjadi tanggung jawab wagub, yaitu: Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Alqur''an (LBIQ), Ketua Dewan Pembina Lembaga Pemngembangan Tilawatil Qur''an (LPTQ), Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI), Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center (JIC), Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sumber : TEMPO.CO, Jakarta
Date and Time : Selasa, 09 Oktober 2012 | 13:17 WIB

Baca Selengkapnya

Deklarasi FPI Jember

Deklarasi FPI baru itu dilakukan pukul 13.30, oleh 25 orang yang dipimpin oleh KH. Mukmin Mahalli, pengasuh pondok pesantren Nurul Mukmin Dusun Jatiko'ong Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru.

Acara itu dilakukan di ruang kelas di pondok pesantren Nurul Mukmin. Ponpes ini berjarak sekitar 55 kilometer dari pusat kota Jember. “Ini deklarasi FPI Jember yang baru. Saya menggantikan Abu Bakar sebagai ketua FPI Jember yang telah membubarkan diri,” kata KH. Mukmin Mahalli.

Hadir juga perwakilan GP Ansor Pengurus Anak Cabang Kecamatan Ambulu, Abdul Hayyi dan seorang tokoh agama Kecamatan Tanggul, Habib Haidar bin Sholeh (putra almarhum Habib Sholeh bin Mucshin Al Hamid, yang memiliki banyak pengikut di seluruh Indonesia).

Plus, utusan kepolisian sektor (Polsek) Tanggul dan anggota Musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Sumberbaru. Sekitar 40 orang santri Mukmin Mahalli juga turut menyaksikan deklarasi tersebut.

KH. Mukmin Mahalli yang mengaku anggota Nahdlatul Ulama mengklaim, FPI baru yang dipimpinnya memiliki anggota sebanyak 300 orang. “Saya tegaskan FPI dan Ansor itu tidak ada masalah,” katanya.

FPI Jember yang dipimpinnya itu, akan digerakkan agar bisa berdampingan secara damai dan rukun bersama warga NU dan GP Ansor di Jember.

Ketika dikonfirmasi sejumah wartawan, kemungkinan adanya serbuan dari kelompok yang telah meminta FPI Jember dibubarkan beberapa waktu lalu, KH. Mukmin mengaku tidak khawatir. Karena dia berkeyakinan, tidak ada persoalan antara FPI Jember dan organisasi manapun di Kabupaten Jember.

KH. Mukmin mengaku, dirinya telah melaporkan deklarasi dan pembentukan FPI baru itu kepada pengurus FPI pusat di Jakarta. “Karena kami mendapat amanat setelah FPI pimpinan Abu Bakar membubarkan diri,” katanya seraya menolak menjelaskana apakah dirinya memang sengaja ditunjuk oleh pengurus FPI Pusat dan mendapatkan bantuan dana untuk acara itu.

Salah seorang perwakilan GP Ansor PAC Sumberbaru, Abdul Hayyi mengaku sengaja hadir dalam acara tersebut. Apalagi, katanya, selama ini tidak ada instruksi dari GP Ansor pusat untuk melawan atau membubarkan FPI. “Konflik yang ada itu antara FPI dan AKKBB,” katanya.

Hingga deklarasi berakhir, tidak ada satupun pihak-pihak yang mengacau acara tersebut. Acara itu juga tidak mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Sedangkan bekas ketua FPI Jember, Abu Bakar hingga saat ini belum bisa dikontak atau ditemui TEMPO untuk mendapatkan konfirmasi. Mahbub Djunaidy

Sumber : TEMPO Interaktif, Jember

Baca Selengkapnya

Aksi FPI

Sikap kurang tegas aparat penegak hukum, terhadap masyarakat yang tidak menghargai Ummat Islam yang beribadah berpuasa ditengarai menjadi penyebab aksi yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sulsel Pangerang Rahim. "Terletak dari orang yang memandang (FPI), karena memang itu imbauan Ramadan, karenanya hormatilah orang yang puasa," katanya di Makassar,

Menurut pandangan Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel ini, FPI tidak akan bertindak anarkis, jika saja aparat bertindak cepat dan tanggap mengamankan hal-hal yang dapat mengganggu Ummat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

Menurutnya, dari segi hukum, FPI hanya punya kewenangan melaporkan kepada aparat terkait adanya pelanggaran atas imbauan atau pun larangan pemerintah di bulan Ramadan. "Dari hal penegakan hukum, ada lembaga yang mengatur itu, caranya saja yang diperbaiki. Peran hukum jangan bosan-bosan untuk menindak," ucapnya.

Sehari sebelumnya, pendapat berbeda diutarakan Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, yang tidak sependapat jika FPI dibubarkan dengan alasan anarkis. "FPI itukan sama posisinya forum. Jadi tidak bisa kita bubarkan. Cuma kalau ada yang berbuat kekerasan, tentu oknumnya harus diproses secara hukum," ucapnya.

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan aparat terkait, adalah memproses secara hukum oknum yang melakukan aksi kekerasan, dan melakukan antisipasi sedini mungkin. Ditambahkan, oknum yang melakukan aksi anarkis tidak boleh digeneralisir sebagai tindakan keseluruhan ormas FPI.

Meski begitu, politisi senior Partai Golkar ini mengimbau bila ada sesuatu yang dianggap melanggar, organisasi kemasyarakatan tetap bisa menahan diri, dan menyerahkan ke proses hukum serta tak main hakim sendiri.

Seperti diketahui, sepanjang Ramadan, FPI gencar melakukan razia terhadap warung makan dan warung kopi yang terang-terangan buka saat Ummat Islam sedang berpuasa. Paling ramai diberitakan media massa, saat FPI mengobrak-abrik warung coto di Jalan Pettarani Makassar karena tetap beroperasi selama bulan Ramadan.[muslimdaily.net/suaramerdeka]

Baca Selengkapnya

Puluhan Kyai Berkumpul Di Kediaman Ketua FPI Jember

JEMBER - Pengajian akbar yang digelar di rumah tokoh Front Pembela Islam (FPI) KH Mukmin Mahally di Komplek Pesantren Nurul Mukmin Desa Jatikoong, Jatiroto, Sumberbaru, Jember Sabtu (26/7) siang, berhasil mempertemukan sejumlah tokoh berbagai aliran di Jember bahkan se Jawa Timur.
Kendati sempat diisukan pertemuan ini ditunggangi oleh salah satu calon Gubernur Jatim, tapi hingga berakhirnya acara itu tidak terbukti. Bahkan panitia jauh hari sebelumnya menegaskan bahwa pertemuan tokoh, kyai, dan pemuka agama Islam se Jawa Timur ini hanya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah belaka.

Baca Selengkapnya